PEKANBARU Tridayanews.id
— Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (HIPEMAROHI) Pekanbaru melayangkan protes keras dan ultimatum mematikan terkait dugaan maladministrasi agraria di Kecamatan Balai Jaya.
Fakta hukum yang terungkap mengejutkan: Hak Guna Usaha (HGU) PT Salim Ivomas Pratama telah resmi MATI HUKUM sejak 31 DESEMBER 2023, namun hingga saat ini perusahaan masih terus beroperasi secara ILEGAL tanpa alas hak yang sah.
Presiden HIPEMAROHI, Muhammad Yusuf, menegaskan kondisi ini adalah bukti nyata KEJAHATAN KORPORASI dan regulatory capture, di mana kepentingan bisnis mengalahkan hukum dan hak rakyat.
Selama puluhan tahun, perusahaan terbukti gagal memenuhi kewajiban menyediakan 20% LAHAN PLASMA untuk masyarakat. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2021, kegagalan fatal ini membuat perpanjangan HGU MUTLAK TIDAK BISA DIPROSES.
“Karena HGU mati dan kewajiban tak tuntas, maka lahan itu kini statusnya TANAH NEGARA. Tidak ada satu pun alasan sah bagi mereka untuk tetap menguasai dan mengeruk keuntungan di atas tanah rakyat!” tegas Yusuf.
HIPEMAROHI menolak segala bentuk tawar-menawar kemitraan dengan pihak yang beroperasi secara ilegal. Mereka mendesak BPN Pusat hingga Daerah untuk SEGERA BERTINDAK: Ambil alih lahan eks-HGU, Tetapkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA),Bagikan Sertifikat Hak Milik (SHM) langsung ke Kelompok Tani Balam Tani Jaya dan masyarakat Balai Jaya
Peringatan keras ditujukan kepada seluruh birokrasi dan penegak hukum. Jangan coba-coba memanipulasi data atau menerbitkan izin “jalur belakang”.
“JIKA NEGARA TIDUR DAN MEMBIARKAN PELANGGARAN INI, KAMI AKAN BERTINDAK! MAHASISWA SIAP TURUN KE LAPANGAN, BLOKADE, DAN TUTUP PAKSA OPERASIONAL ILEGAL INI. KEADILAN RAKYAT ADALAH HARGA MATI!” pungkas Yusuf.(red)
