Tridayanews.id|LAMONGAN – Dugaan ketidakterbukaan informasi publik kembali mencuat di sektor pendidikan Kabupaten Lamongan. Temuan tumpukan bahan seragam dalam jumlah besar di SMA Negeri 1 Bluluk memicu polemik, terutama setelah pihak sekolah mengaku tidak mengetahui rincian harga dan mekanisme pengadaan barang tersebut.
Temuan Puluhan Gulung Kain
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Rabu (4/05/2026), salah satu ruangan di SMAN 1 Bluluk dialihfungsikan menjadi gudang penyimpanan puluhan gulungan kain berbagai warna. Material ini diidentifikasi sebagai bahan baku seragam siswa yang baru saja didistribusikan ke sekolah.
Pihak Sekolah “Angkat Tangan” Soal Harga
Kejanggalan muncul saat dikonfirmasi kepada pihak manajemen sekolah. Humas SMAN 1 Bluluk membenarkan bahwa material tersebut berasal dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri se-Kabupaten Lamongan.
Namun, saat ditanya mengenai nilai pengadaan dan beban biaya yang akan dikenakan kepada siswa, pihaknya mengaku tidak tahu-menahu.
”Bahan ini datangnya dari pihak MKKS. Untuk masalah harga, saya tidak tahu,” ujar Humas Sekolah saat memberikan keterangan singkat.
Potensi Pelanggaran Transparansi
Ketidaktahuan pihak sekolah mengenai harga barang yang ada di lingkungannya sendiri dinilai publik sebagai hal yang tidak wajar. Sebagai unit satuan pendidikan, sekolah seharusnya memegang dokumen administrasi dan rincian biaya terkait barang apa pun yang masuk untuk dikonsumsi siswa.
Muncul spekulasi bahwa program pengadaan seragam ini dilakukan secara terpusat melalui mekanisme “dropping” tanpa melibatkan transparansi di tingkat komite sekolah maupun wali murid.
Desakan Klarifikasi MKKS
Hingga berita ini dimuat, Ketua MKKS SMA Negeri Kabupaten Lamongan belum memberikan respons resmi terkait,
Dasar Hukum: Apakah pengadaan ini bersifat wajib atau opsional bagi siswa.
Standardisasi Harga, Mengapa pihak administrasi sekolah tidak dibekali informasi rincian biaya.
Mekanisme Distribusi,Alasan di balik pengadaan terpusat yang melibatkan stok besar di sekolah-sekolah.
Masyarakat dan wali murid kini mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk turun tangan melakukan audit investigatif. Hal ini demi memastikan tidak ada praktik monopoli atau pungutan liar yang berlindung di balik kedok pengadaan seragam sekolah.(tim)
